SCTV Awards 2010 | Galeri - Yahoo! Indonesia Omg!
Monday, November 1, 2010
SCTV Awards 2010 Update terakhir Jum Okt 29, 2010SCTV Awards 2010 selalu dibanjiri artis. Deretan artis ternama ibukota tampil di acara ini.
BPBD Siaga Peralatan[Provinsi Jambi]Provinsi JambiJAMBI - Jambi merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, penduduknya harus berhati-hati. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Zubaedy Ar melalui, Kepala Bidang Kesiapan dan Kesiagaan Penanggulangan Bencana, Zulfikri.‘’Selain faktor geografis suatu daerah, faktor alam pun bisa menyebabkan terjadinya bencana,’’ tuturnya.Ia mengungkapkan daerah-daerah yang merupakan rawan bencana di Provinsi Jambi antara lain Kabupaten Merangin dan Kerinci yang merupakan daerah rawan gempa. Selain itu Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabar merupakan daerah rawan banjir dan angin puting beliung.Sedangkan Kota Jambi merupakan daerah langganan banjir. Untuk Kabupaten Tebo adalah daerah rawan kebakaran. “Tetapi karena saat ini musim hujan kebakaran pun mungkin tidak terjadi,” jelasnya.Mengenai potensi rawan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu memantu keadaan Provinsi Jambi melalui kerja sama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari pusat. Sehingga sebelum terjadi bencana pihaknya sudah bisa mengantisipasi.Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait di Provinsi Jambi guna mengantisipasi bila bencana melanda. Seperti bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi mengenai ketersediaan logistitik kesehatan. “Sehingga bisa meminimalisir keadaan bila bencana terjadi di Jambi, dan itupun bila yang terjadi adalah kejadian luar biasa” katanya.Untuk penanggulangan gunung merapi aktif di Kerinci pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah bekerjasama dari dengan Provinsi Bandung. “Mereka telah menyediakan alat-alat pemantau di gunung merapi, sehingga kemungkinan gunung akan meletus sudah dapat diketahui,” jelasnya.Sedangkan untuk di Kota Jambi, hingga bulan Desember Kota Jambi berpotensi hujan lebat yang disertai dengan petir. Dampak dari hujan yang terus menerus dapat mengakibatkan bencana banjir. Banjir yang terjadi di Kota Jambi disebabkan karena drinase yang kurang bagus. Apalagi saat ini fungsi resapan telah beralih menjadi fungsi ekonomis. “Diperkirakan apabila tiga jam hujan melanda Kota Jambi dipastikan mengalami banjir,” paparnya. Sedangkan Daerah-daerah rawan banjir di Kota Jambi antara lain, Legok, Simpang IV Sipin, Jelutung, Lebak Bandung, Pal Merah, dan pasar. Diharapkan Pemerintah Kota Jambi memperbaiki drainase-drainase yang rusak tersebut. “Bila air menggenang tentu akan timbul lagi penyakit-penyakit yang didertita masyarakat seperti diare atau penyakit kulit,” pungkasnya.
JAMBIObjek Wisata Penginapan Kuliner Transportasi Oleh-olehGunung Kerincitw9 Komentarstars stars stars stars star_un 4/5 (45 vote) | Beri RatingFoto SelengkapnyaMenatap Gunung Kerinci dalam kedinginan udara pagi hari membuat hasrat untuk mendaki gunung tersebut semakin mengebu-gebu. Menapaki gunung tertinggi di Pulau Sumatra dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut (m dpl), puncak tertinggi di Indonesia di luar Papua, dan gunung berapi tertinggi di Indonesia menjadi salah satu agenda besar dalam hidup saya. Gunung ini masih aktif, tercatat terakhir kali meletus pada tahun 2009. Mecapai Gunung Kerinci dapat ditempuh melalui dua rute perjalanan. Pertama, rute Padang, dari Padang naik bus umum jurusan Padang-Sungai Penuh kemudian turun di desa Kersik Tuo. Kedua, Rute Jambi, dari Jambi naik bus ke kota Muara Bungo lalu dilanjutkan dengan mini bus sampai ke sungai penuh. Kemudian ganti kendaraan lagi dengan naik angkutan mini bus ke desa Kersik Tuo. Jika ingin mencari rute yang cepat, disarankan berangkat dari Padang. Selain dari Kersik Tuo bisa juga dicapai dari Lubuk Gadang dan Kayu Aro. Namun, rute Kersik Tua lebih umum dipakai oleh para pendaki. Jalur pendakian Gunung Kerinci sangatlah menantang, berdasarkan informasi dari balai Taman Nasional Kerinci Seblat, karakteristik jalur pendakian sangat lengkap, mulai dari jalan beraspal dan landai, jalur bekas aliran air, dan tanjakan terjal dengan kemiringan 60 derajat. Jalur menuju puncak setelah batas vegetasi berupa jalur pasir dan batu cadas. Pendaki dapat menemukan lokasi air di Pintu Rimba (1800 m dpl) dengan jarak tempuh 200 meter dari pintu rimba dan di Pos Batu Lumut (2000 m dpl) terdapat air endapan yang berasal dari sungai kontemporer, sungai hanya berisi air jika musim hujan. Beberapa pondokan untuk beristirahat juga dapat dijumpai diberberapa pos, diantaranya Pos Bangku Panjang (1909 m dpl) dan di Shelter 1 (2225 m dpl), namun biasanya para pendaki yang memulai perjalanan di pagi hari akan menginap di Shelter 2. Sangat tidak disarankan untuk menginap di shelter 1 atau di tempat yang ketinggiannya di bawah 1500 m dpl karena daerah tersebut menjadi habitat harimau Sumatra dan tempat mereka berburu. Sebisa mungkin usahakan untuk tidak membawa makanan yang berbau amis atau daging mentah dan merapihkan peralatan serta sampah setelah memasak. Untuk mencapai puncak, pendaki harus melewati shelter 4 (3351 m dpl) yang merupakan batas terakhir vegetasi. Pemandangan dari puncak Kerinci sangat indah akan membayar lunas keletihan pendakian. Kita bisa melihat hamparan Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh yang berada diatas puncak Gunung Tujuh. Di bagian selatan terlihat Lubuk Gadang dan Muara Labuh dan di arah barat terlihat Samudera Hindia. Dalam hati saya berjanji. Gunung Kerinci harus saya tapaki. Persembahan sinyal bagus xl bagi Negeri bagi negeri
Sabtu, 30 Oktober 2010 | 19:26 WIBBesar Kecil Normalfoto Gunung Anak Krakatau mengeluarkan benda material panas saat letusan pada 30 Oktober 2007 lalu. Dok.TEMPO/Arie BasukiTEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar menilai aktivitas Gunung Anak Krakatau terhitung biasa dan tidak berbahaya. “Tidak akan terjadi tsunami akibat aktivitas Anak Krakatau,” katanya kepada wartawan di kantornya, Sabtu (30/10).Menurut Sukhyar, Gunung Anak Krakatau yang tumbuh kembali sejak Gunung Krakatau meletus hebat pada 1883 tersebut saat ini diibaratkan seperti bayi . Pertumbuhannya sejak 2007 diakui cukup pesat, salah satunya ditandai oleh aktivitas gunung yang melontarkan batuan dan debu vulkanik.Sejak 73 tahun silam, pertumbuhan Anak Krakatau kini mencapai 400 meter dari permukaan laut. “Frekuensi letusannya sering, tapi kecil. Erupsi besar biasanya terjadi pada gunung yang berusia ribuan tahun,” katanya.Walau di sekitar gunung tersebut tidak ada penduduk, namun Badan Geologi melarang siapa pun mendekati atau mendarat di sana. “Untuk jalur pelayaran dan penerbangan masih aman,” katanya. Kondisi seperti Gunung Anak Krakatau sekarang ini juga terjadi di Gunung Batur, Bali, dan Anak Gunung Rinjani, Segara Anakan.Sukhyar juga memastikan, tidak ada hubungan kenaikan aktivitas gunung-gunung lain dengan letusan Gunung Merapi sekarang ini karena kantong-kantong magma setiap gunung terbentuk mandiri. “Juga tidak ada hubungan gempa Mentawai dengan letusan Merapi,” ujarnya.Saat ini dari 68 gunung aktif atau di atas normal di Indonesia, ada 19 gunung yang berstatus waspada, 2 gunung siaga, dan 1 yaitu Gunung Merapi dalam status awas. Kedua gunung berstatus siaga itu menurut Kepala Sub Bidang Pengamatan Gunung Api Agus Budianto, adalah Gunung Ibu di Halmahera, dan Gunung Karangetang, Sulawesi Utara.Adapun yang berstatus waspada diantaranyaGunung Seulawah Agam (Aceh), Sinabung (Sumatera Utara), Talang (Sumatera Barat), Kerinci (Jambi), Papandayan (Jawa Barat), Slamet (Jawa Tengah), Bromo (Jawa Timur), Batur (Bali), Rinjani (Nusa Tenggara Barat), dan Gamalama (Maluku Utara).Walau begitu, masyarakat dan petugas pengelola wisata atau penjaga gunung juga harus mewaspadai gunung-gunung yang tidak aktif, terutama di kawasan kawahnya karena semburan gasnya bisa melebihi batas dam mematikan orang. “Jangan sampai kejadian di Gunung Salak, Bogor, pada 2007 terulang,” ujarnya
adalah penyebab kematian nomor satu dari golongan penyakit infeksi pada semua kelompok usia. Pada tahun 1999, WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 583.000 kasus baru TBC dengan kematian karena TBC sekitar 140.000. Diperkirakan pada setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru TBC paru BTA positif. Penyakit TBC menyerang sebagian besar kelompok usia kerja produktif, kelompok ekonomi lemah, dan berpendidikan rendah.
, this is undoubtedly the best single-volume medical atlas available today, the only better resource being Netter's classic eight-volume set, published in 13 physical volumes over 33 years starting in 1959 and originally called CIBA Collection of Medical Illustrations after the publisher. (The name was changed to Netter's Collection of Medical Illustrations by the new publisher, Novartis.) Once again, Netter's masterly artwork has been faithfully reproduced, though the first edition (LJ 12/89) has been updated to reflect current anatomical knowledge and to incorporate new cross-sectional images to assist in the recognition of current "scanned" images. Organized by anatomical regions, the illustrations are colorful, easily defined, and clearly labeled, and the book closes with a very easy-to-use 48-page index. Highly recommended for public and academic librariesAEric D. Albright, Duke Univ. Medical Ctr. Lib., Durham, NC
Complete Study Package, Sixth Edition (Exam Krackers) [Paperback]
Gonjang-ganjing permohonan euthanasia yang sempat melanda kita, sesungguhnya merupakan refleksi kegagalan negara dalam menyediakan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat. Itu dapat dicermati, setidaknya dari dua kasus permohonan euthanasia terakhir. Secara implisit dapat ditangkap, bukan kehendak menyingkat hidup isterinya yang sungguh-sungguh diharap Hasan Kesuma (10/2004) maupun Rudi Hartono (02/2005). Keduanya sebenarnya sedang bermanuver untuk mengetuk hati pemerintah dan membuka mata kita akan carut marut sistem kesehatan negeri ini. Lantas bagaimana status hukum euthanasia an sich menurut sudut pandang fikih? Untuk menjawab itu, Novriantoni dari Jaringan Islam Liberal berbincang-bincang dengan KH. Masdar Farid Mas’udi, salah seorang ketua PBNU, sekaligus direktur P3M, Kamis, 24 Februari kamarin.
NOVRIANTONI: Pak Masdar, ada dua kasus permohonan euthanasia yang cukup mengguncang kita dalam beberapa bulan terakhir. Pertama kasus pasangan Hasan Kesuma-Isna Nauli (10/2004), dan kedua Rudi Hartono-Siti Zulaekha (02/2005). Menurut Anda, ini menunjukkan gejala apa?
MASDAR FARID MAS‘UDI: Menurut cerita yang saya dengar dari Anda, beberapa kasus permintaan euthanasia itu diduga berawal dari kasus malparktik kedokteran. Ini memang dua hal yang berbeda dan dua perkara yang berdiri sendiri, sekalipun masih ada hubungannya. Kita sekarang fokus soal euthanasia, yaitu usaha untuk menghentikan hidup seseorang dengan alasan-alasan tertentu. Dari sudut pandang agama sudah sangat jelas bahwa soal kehidupan memang sangat dihormati, bahkan dianggap sakral. Makanya, tidak seorang pun berhak menghabisi jatah hidup seseorang, atau membuat orang lain, bahkan dirinya sendiri, teresiko kematian.
NOVRIANTONI: Jadi jatah hidup itu merupakan ketentuan yang menjadi hak prerogatif Tuhan, ya?
MASDAR: Ya, biasanya disebut juga haqqullâh (hak Tuhan), bukan hak manusia (haqqul âdam). Artinya, meskipun secara lahiriah atau tampak jelas bahwa saya menguasai diri saya sendiri, tapi saya sebenarnya bukan pemilik penuh atas diri saya sendiri. Untuk itu, saya harus juga tunduk pada aturan-aturan tertentu yang kita imani sebagai aturan Tuhan. Atau, meskipun saya memiliki diri saya sendiri, tetapi saya tetap tidak boleh membunuh diri.
NOVRIANTONI: Pak Masdar sudah mengambarkan pandangan normatif-keagamaan. Tapi kenyataan sosial yang dihadapi mereka yang mohon euthanasia itu jauh lebih kompleks. Misalnya, ada soal keputusasaan atas sistem kesehatan, ketidakmampuan menopang biaya pengobatan, dan lain-lain. Tanggapan Anda?
MASDAR: Sebenarnya memang ada kecarut-marutan dan ketidakadilan di situ, misalnya soal malpraktik. Sebagian kasus malpraktik memang benar-benar terjadi, tapi tidak diketahui oleh publik yang luas. Sejauh ini, belum ada penyelesaian yang terasa adil atau memenuhi rasa keadilan para korban. Beberapa kasus malpraktik yang terjadi selalu berakhir dengan kekalahan di pihak pasien. Dokter yang diduga bersalah lagi-lagi bisa selamat dari tanggung jawab. Padahal, dugaan (malpraktik) itu saya kira memang terjadi, karena siapa lagi yang melakukan kalau bukan dokter. Ketidakadilan ini mungkin terjadi karena pihak yang memutuskan siapa yang bersalah juga sesama dokter. Artinya, ada aspek subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimanapun juga, dokter-dokter itu tetaplah manusia yang punya feeling corps-group atau rasa sebagai satu kelompok. Ini juga persoalan yang harus kita pecahkan, supaya kita tidak terlalu lama membiarkan proses menghakimi diri sendiri. Ketidakadilan misalnya juga terjadi pada kasus pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Polisi yang melakukan pelanggaran, justru dihakimi kalangan internal mereka juga. Akibatnya, keputusan hakimnya juga tidak memberikan rasa keadilan publik.
NOVRIANTONI: Pak Masdar, kita tahu permasalahannya sangat kompleks. Ketika akan menetapkan hukum agama, apakah kompleksitas pengalaman manusia itu juga masuk dalam pertimbangan?
MASDAR: Saya kira, pada kasus-kasus tertentu, hukum agama memang berkelindan dengan hukum positif. Sebab, di dalam hukum agama juga terdapat dimensi-dimensi etik dan moral yang juga bersifat publik. Misalnya soal perlindungan terhadap kehidupan, jiwa atau nyawa. Itu jelas merupakan ketentuan yang sangat prinsip dalam agama. Dan hukum positif manapun, prinsip itu juga diakomodir. Makanya, ketika kita melakukan perlindungan terhadap nyawa atau jiwa manusia, sebenarnya kita juga sedang menegakkan hukum agama, sekalipun wujud materinya sudah berbentuk hukum positif atau hukum negara.
NOVRIANTONI: Pak Masdar, persoalan euthanasia ini termasuk kategori soal-soal kontermporer yang belum jelas rumusan hukum fikihnya. Nah, bagaimana merumuskan hukum fikih untuk kasus-kasus seperti ini?
MASDAR: Memang kasus ini persoalan baru. Dulu kita hampir tidak pernah mendengar istilah euthanasia. Sekarang sudah ditemukan alat pacu jantung. Makanya, sekarang seorang pasien bisa saja sudah tidak lagi bisa dikatakan hidup dari sudut kesadaran, tapi jantungnya masih berdegup karena dipacu. Nah, ketika alat pacu jantung itu dilepas, maka jantungnya langsung berhenti. Makanya, perumusan hukum fikih juga harus betul-betul peka terhadap kemajuan dan kompleksitas persoalan seperti itu.
Sebenarnya perbedaan hukum fikih dengan hukum positif adalah kenyataan bahwa hukum positif dikawal oleh kekuasaan. Kalau kita bicara soal euthanasia dari sudut pandang hukum positif, sudah jelas itu tidak dibenarkan. Dalam pandangan hukum Islam atau fikih saya kira sama saja. Artinya, aksi tertentu yang secara sengaja berakibat pada berakhirnya kehidupan seseorang, selalu saja tidak dapat dibenarkan.
NOVRIANTONI: Tapi kondisi yang dialami mereka yang memohon euthanasia akhir-akhir ini terlihat begitu kompleks, kan?
MASDAR: Sebenarnya permintaan euthanasia yang diajukan beberapa orang belakangan ini, erat hubungannya dengan soal beban biaya. Inilah persoalan yang real. Ini artinya, kita tidak bisa bicara tentang kasus euthanasia semata-mata dari sudut boleh atau tidaknya menurut kaca mata agama. Ada aspek lain yang lebih luas dari sekedar itu. Saya pikir, ketika kita menemukan kasus di mana orang harus menyelamatkan hidup, sementara beban biaya sangat berat, dan mereka atau keluarganya tidak mampu, ini sudah menjadi tanggung jawab negara. Pemerintah mestinya berperan di situ. Jangan sampai ada orang yang jatuh bagkrut demi menyelamatkan hidupnya, apalagi sampai tidak mempu membiayai.
NOVRIANTONI: Jadi sebenarnya kasus ini refleksi dari kegagalan negara dalam menjamin kesehatan masyarakat?
MASDAR: Ya, karena kita merasakan bahwa permintaan eutanasia yang muncul dari keluarga yang sedang sakit, sangat terkait dengan soal beban biaya yang tidak tertanggung lagi. Jadi sebenarnya masalah ini hampir tidak ada sangkut-pautnya dengan permintaan memutus nyawa itu sendiri. Faktanya, dalam permintaan euthanasia terakhir, orang yang diminta untuk dieuthanasia ternyata justru bisa sembuh kembali setelah mengalami beberapa alternatif pengobatan. Makanya, secara etis akan menjadi sangat riskan dan kontroversial bila keputusan euthanasia itu diambil.
NOVRIANTONI: Jangan-jangan, kasus ini heboh karena liputan media yang gencar saja. Sekiranya, mereka melakukan “euthanasia” secara sembunyi-sembunyi, misalnya dengan membawa yang sakit parah itu ke rumah, mungkin tidak akan terjadi ribut-ribut seperti ini...
MASDAR: Ya, tentu ada unsur blow-up media yang membuat sesuatu menjadi lebih heboh dari yang semestinya. Tapi menurut saya, tetap harus ada jaminan hukum atau undang-undang yang membantu orang tertentu yang tidak bisa membiayai pengobatan. Negara harus turun tangan membantu kasus-kasus seperti itu, sehingga orang tidak lagi mengambil jalan euthanasia. Saya yakin, sebenarnya negara ini mampu melakukan itu semua asalkan ada kemauan politik yang kuat dari pihak yang punya kewenangan untuk itu. Sejauh ini mungkin belum terlaksana, karena kenyataannya memang tidak ter-cover. Mereka yang mengaku bahwa keluarganya betul-betul tidak mampu, sejauh ini belum mendapat uluran tangan apa-apa. Media juga tidak memberitakan apapun.
NOVRIANTONI: Tapi berkat media juga sebetulnya kasus-kasus seperti ini mendapat cukup perhatian!
MASDAR: Ya, tapi tidak boleh dibiarkan secara sporadis seperti sekarang. Harus ada suatu pendekatan yang sistemik dan lebih meyakinkan. Jaminan sistemik dari pemerintah mesti ada. Jadi jangan hanya karena diliput oleh media, lalu satu dua orang menjadi peduli. Makanya, harus ada jaminan yang positif dan pasti dari negara itu sendiri. Bagi keluarga yang mampu membiayai pengobatan pada penyakit yang akut, otomatis dia menanggung sendiri.
NOVRIANTONI: Pak Masdar, sekarang ada juga beberapa orang yang menyebut bahwa kita sedang berada dalam ancaman euthanasia demografis dengan cepatnya pertumbuhan penduduk. Makanya, muncul usul tentang perlunya fikih kependudukan untuk menanggulangi bunuh diri sosial. Tanggapan Anda?
MASDAR: Ini tema tersendiri lagi. Tapi memang tingkat constrain atau hambatan agama untuk program keluarga berencana dan usaha-usaha pembatasan penduduk di negeri ini tinggal 0,5% saja. Itu sangat sedikit dan nyaris sudah tidak berarti. Fatwa fikih soal kependudukan di negeri ini memang sudah sangat radikal dibandingkan negara-negara lain, apalagi Timur Tengah. Sekarang persoalannya, bagaimana penyelesaian soal kependudukan dari dimensi yang lain (selain pandangan agama), seperti dari tata hukum dan perundang-undangan negara? Pertanyaannya, sejauh mana undang-undang di Indonesia telah menerjemahkan amanat proklamasi berupa jaminan kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu, kaum fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang mestinya dijamin oleh negara? Kalau kembali ke soal euthanasia, bagaimanapun juga, kasusnya masih bisa dihitung jari. Masak negara tidak mampu menaggulangi keputusasaan beberapa warga negaranya sehingga harus memohon euthanasia?!
Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=772
